Polemik Covid-19 dan Solusi Sebelum Pemberlakuan PSBB Di Maluku

Covid 19 Maluku
Polemik Covid-19 dan Solusi Sebelum Pemberlakuan PSBB Di Maluku

Polemik Covid-19 dan Solusi Sebelum Pemberlakuan PSBB Di Maluku – Semenjak desember 2019 di kota Huan Cina, kasus pandemi corona virus (Covid-19) menyebar dengan cepat hingga ke pelosok dunia. Hingga hari ini, di laman situs resmi World Health Organization (WHO) per 20 Mei 2020 sudah sebanyak 317.529 kematian terkonfirmasi.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan 0 kasus covid-19 pun, tidak dapat menghindari serangan virus mematikan ini. Akhirnya tepat pada hari senin 2 Maret 2020, negara mengumumkan 2 kasus yang menimpa warga negara Indonesia. Kedua pasien berjenis kelamin perempuan, dikabarkan berinteraksi dengan salah satu warga negara asing berkebangsaan Jepang yang positif covid-19.

Dengan kasus awal tersebut, lebih memperparah dan menambah kasus pasien positif corona di Indonesia. Penyebaran kasuspun bertambah hingga ke pelosok Indonesia. Bahkan semua provinsi hingga Kabupaten Kota tidak terlepas dari ganasnya virus mematikan ini.

Terlepas dari pesatnya perkembangan kasus corona virus di dunia, COVID-19 ternyata menyimpan beragam polemik. Mulai dari dari isu dampak  pemberlakuan PSBB yang dianggap menyengsarakan rakyat, hingga polemik pemberlakuannya dibeberapa daerah selalu menuai perbedaan pendapat.

Baca Juga : 6 Kesalahan Menggunakan Masker Selama Pandemi Covid-19 

Beberapa daerah yang telah menerapkan PSBB harusnya bisa menjadi contoh dan acuan untuk penerapan PSBB di wilayah Maluku. Agar kebijakan PSBB tidak menimbulkan kisruh di tengah masyarakat, beberapa solusi harusnya diterapkan.

Adanya Penyaluran Bantuan Kepada Masyarakat

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ternyata mampu membatasi perkembangan penyebaran corona virus. Namun kebijakan PSBB juga berdampak negatif, bagi masyarakat yang memiliki pekerja harian. Driver Ojol, pedagang kaki lima, karyawan dan masih banyak lagi lainnya, terpaksa harus berjibaku ditengah kebijakan penerapan PSBB diberlakukan, dan bahkan ada yang harus kehilangan pekerjaannya.

Mau PSBB atau tidak makan..? Ini menjadi polemik yang luar biasa menguras pikiran pemerintah. Solusi terbaik adalah meluncurkan kebijakan pemerintah, guna penyelesaian polemik sosial financial yang terjadi di tengah masyarakat. Utamanya bagi mereka pelaku usaha yang terdampak PSBB.

Upaya ini wajib dilakukan, guna meminimalisir pelanggaran pemberlakuan PSBB. Harusnya pemerintah daerah Maluku mulai membuka diri dan berkaca pada daerah lain, yang telah berhasil menerapkan PSBB.

Implikasi yang terjadi dari polemik penerapan PSBB, paling kompleks adalah kebutuhan ekonomi masyarakat. Persiapan pemberian bantuan oleh pemerintah daerah, segera dipikirkan. Jika ini dilakukan maka bisa meminimalisir kisruh yang terjadi ditengah masyarakat, saat pemberlakuan PSBB diterapkan. 

Aturan Turunan Penerapan Kebijakan PSBB Agar Ekonomi Rakyat Tetap Berjalan

Solusi pemecahan lain, selain pemerintah memberikan stimulus berupa bantuan financial kepada masyarakat. Adapun solusi lain yakni, kebijakan pemberlakuan PSBB mengikuti kondisi rill di lapangan. Harus ada kebijakan pemerintah yang tidak langsung mematikan akses masyarakat untuk mencari nafkah, atau memutar roda perekonomian keluaraga mereka.

Kebijakan diatur dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, memberikan ruang kepada masyarakat, namun tetap mengawal dengan ketat dengan penerapan aturan yang jelas dan terukur. Menerapkan kebijakan yang tentunya tidak memperparah penyebaran virus.

Pada solusi ini, adanya penerbitan aturan untuk usaha publik dan usaha lainnya yang diatur secara rinci. Rumah makan misalnya, ada mekanisme pelayanan yang sesuai kaidah kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan.  

Sosialisasi Belum Menyeluruh Hingga Terjadi Polemik Ke Desa-Desa 

Pemberlakuan PSBB belum berlaku, namun yang terjadi beberapa daerah telah menutup diri, bahkan sudah mengarah ke PSBB. Penutupan akses masuk yang dianggap merugikan beberapa kalangan masyarakat, sudah sering terjadi. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya kebijakan pemerintah desa yang sudah mengarah ke PSBB. Padahal, sebelum pemberlakuan PSBB, akses masuk tetap dibuka, dengan beberapa prosedur penerimaan warga yang berdatangan dari luar daerah.

Kita tidak perlu menyalahkan satu pihak, namun kurang adanya sosialisasi dan singkronisasi antara pemerintah provinsi, kabupaten hingga ke desa akibatnya berdampak demikian. Pembentukan tim gugus tugas diharapkan mampu memaksimalkan kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus.

Sebelum PSBB, harusnya akses ke daerah masih tetap dibuka, tetapi selalu mempedomani protokoler kesehatan bagi warga pendatang, misalnya kebijakan karantina dan pemeriksaan kesehatan yang ketat untuk warga pendatang. 

Penutup dan Kesimpulan

Harapan kami, kiranya pemerintah Provinsi dan Kabupaten bertindak cepat dan memantau perkembangan daerah-daerah hingga ke pelosok desa di Maluku. Kebijakan tiap desa di Maluku, harusnya tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten setempat, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan terkait penanganan penyebaran COVID-19.

About infoaye

Bekerja sebagai blog writer admin berharap tulisan yang dituangkan di Infoaye dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi pembaca sekalian.

Check Also

Djar Wattiheluw

Djar Wattiheluw Sosok Religius Bersuara Merdu

Siapa yang tidak mengenal lelaki cerdas berdarah Saparua ini, menghabiskan usianya untuk mengembangkan pendidikan Maluku dan memberikan kontribusi di dunia birokrasi sudah menjadi karakternya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *